Partai Politik Indonesia

Orde Lama

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang merupakan presiden pertama Indonesia dikenal adanya dua bentuk penerapan demokrasi yaitu yang disebut dengaan masa penerapan Demokrasi Liberal (1950-1959) dan masa penerapan Demookrasi Terpimpin (1959-1965). Selama penerapan kedua masa tersebut partai politik mengalami suatu kondisi pasang surut yang begitu dinamis. Pada masa Demokrasi liberal yang saat itu Indonesia menerapkan sistem parlementer, pengaruh partai politik terhadap jalannya pemerintahan sangat luar biasa. Hal ini terbukti dengan tidak berlangsung lamanya umur dari kabinet Indonesia kala itu akibat sering di jatuhkan dengan jalan mosi tidak percaya dari DPR. Tercatat selama kurun waktu dari tahun 1950 sampai dengan 1959 Indonesia telah mengalami pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Tidak stabilnya kondisi politik dan pemerintahan Indonesia kala itu tidak terlepas dari kuatnya kepentingan dan keinginan masing-masing partai politik dan pemerintahan. Wajar saja, pada masa itu, sistem kepartaian kita menganut sistem multipartai. Akar permasalahanya bukanlah di sebebkan karna kita menganut sistem multipartai tersebut, akan tetapi jauhnya jarak ideologi ideology dari masing masing partai politiklah yang menyebabkan ketidaksetabilan itu. Dengan kata lain, jika kita menggunakan penggolongan sistem kepartaian Giovanni Sartori yang berdasarkan jarak ideology, maka kita dapat menggolonkan sistem kepartaian pada masa Demokrasi liberal sebagai sistem kepartaian Pluralismee Ekstrim. Ketidakstabilan politik di pusat yang berlangsung cukup lama tersebut akhirnya membuat daerah menjadi marah karena merasa terabaikan oleh pusat sehingga muncullah pemberontakan dimana-mana untuk menuntut kemerdekaan. Walaupun pada masa Demokrasi terpimpin ini telah berhasil diselenggarakan pemilu pertama yang dilaksanakan dengan demokratis, namun ternyata anggota konstituante yang terpilih berdasarkan pemilu tersebut ternyata gagal untuk membentuk undang-undang dasar. Karena situasi semakin tidak terkendali, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD1945.

Masa Demokrasi Terpimpin atau disebut juga dengan masa Orde lama, menurut Miriam Budiardjo ditandai dengan dominsi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, sertas meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Pada masa ini politik tidak lagi bebas berekspresi sebagaimana pada masa Demokrasi liberal karena ruang gerak ddari partai politik sangat dibatasi. Melalui penpres pada tahun 1959 Soekarno memangkas partai politik yang terdapat pada masa itu hingga tersisa sepuluh partai politik termasuk NU dan PNI serta golongan Komunis. Tidak hanya membubarkan partai politik yang tidak termasuk kriteria dalam Penpers tersebut, Soekarno juga menghapuskan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan DPR GR (Dewa Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang anggotanya diangkat langsung oleh presiden.

Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno Pada masa kini, kekuatan yang mendominasi ada 3 unsur, yaitu presiden, PKI, dan TNI AD. Pada masa itu Presiden Soekarno dengan konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan komunis) nya menghendaki berjalannya ketiga ideology tersebut secara berdampingan. Mati suri nya partai politik pada masa ini juga di tandai dengaan tidak diselenggarakannya pemilu kedua pada tahun 1960.

Orde baru

Pada Masa Orde Baru (1966-1998) partai politik juga mengalami kemunduran akibat pembatasan yang di lakukan oleh Presiden Soeharto. Walaupun pada awal berkuasanya rezim Orde Baru sistem kepartaian kita sempat menggunakan sistem multipartai, namun pada tahun 1973 jumlah partai secara drastic dikurangi menjadi tiga partai politik melauifusi atau penggabungan partaipolitik. Pemerintah melalauiUU No. 3 Tahun 1973, menekan jumlah partai politik yang terdiri dari 2 partai politik yaitu PPP dan PDI serta Golkar. Penataan tersebut menyebabkan partai politik tidak mampu menyampaikan aspirasi rakyat karnea dominanya peran pemerintah. Hal ini terlihat dari hasil pemilu Selama Orde Baru sebanyak enam kali pemilu yang selalu di menangkan oleh Golkar, yang merupakan partai pemerintah. Sedangkan, dua partai lainnya, yaitu PDI dan PPP hanya di jadikan aksesoris domokrasi semata.

Era Reformasi

Pada era Reformasi, partai politik seolah terlepas dari semua belenggu yangyang mengekang selama ini. Rezim Orde Baru yang otoriter kemudian berganti kepada rezim reformasi yang demokratis. Presidan petama pada era Reformasi, yaitu BJ.Habibie akhirnya menerapkan kembali sistem multipartai. Selain itu partai politik juga diperkenankan untuktidak harus menjadikan pancasila sebagai ideology partai. Antusiasme masyarakat dalam berpolitik waktu itu sungguh luar biasa, pada tahun 1999 tercatat sebanyak 141 partai politik dan 48 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti pemilu. Namun, kondisi partai politik pada masa ini tetap meninggalkan banyak catatan. Salah satunya adalah masalah deidologi partai. Keasyikan partai politik untuk mengahadapi pemilu membuat partai menjadi pragmatis dan secara perlahan berubah menjadi partai catch-all dengan berusaha merangkul semua basis pemilih.